Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tingkat Kecamatan (Suatu Studi Pada Kantor Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ) (AN-19)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1          Latar Belakang

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dikemukakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara           sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Apabila hal tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan baik maka diharapkan bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan bunyi dalam konsideran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud. Oleh karena itu sebagai penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintahan ditingkat kecamatan, karena dalam melaksanakan tugas sehari-hari selain melaksanakan tugas–tugas pemerintahan secara umum yang termasuk didalamnya adalah hal-hal terkait dengan pembangunan, pembinaan masyarakat maka kecamatan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dalama arti berkualitas kepada masyarakat yang menjadi lingkup kewenangannya. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai alat dalam administrasi dan manajemen harus dikaitkan dengan kemampuan manusia didalam organisasi, karena bergerak dan tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam organisasi yang bersangkutan untuk menggerakkan organisasi tersebut kearah yang telah ditentukan.

 

Agar orang-orang bekerja dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan seorang pemimpin yang dapat memotivasi dan mengarahkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi kearah pencapaian tujuan. Dalam proses untuk mengarahkan dan memotivasi segala sumber daya manusia maka diperlukan adanya interaksi antara orang-orang didalam organisasi tersebut, karena tanpa adanya interaksi antara pimpinan dan staf atau antara unsur staf dengan staf lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi maka tidak mungkin organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya kita juga memperhatikan adanya prinsip-prinsip organisasi diantaranya adalah tujuan yang jelas, tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap personil dalam lingkungan organisasi tersebut, adanya pendelegasian wewenang secara jelas dan adanya koordinasi integrasi dan sinkronisasi. Dalam suatu organisasi kecamatan sangat diperlukan adanya aparatur yang dapat memahami dan fungsinya serta seorang pemimpin organisasi yang mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan sehingga dapat menggerak-kan organisasi dengan efektif dan efisien.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik sangat dibutuhkan cara atau strategi yang tepat. Dalam menentukan strategi yang tepat tersebut tentunya harus diketahui adanaya kekuataan dan kelemahan yang ada dalam organisasi tersebut, selanjutnya juga harus melihat dan memahami adanya peluang serta tanyangan yang ada atau dengan kata lain adalah bagaimana kita dapat membawa organisasi yaitu pemerintah kecamatan menuju dan berhasil dalam tercapainya suatu tujuan.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini