BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004 bidang ekonomi khususnya bidang pertanian dalam arti luas mencakup tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan industri dan ekonomi nasional. Namun sebagai bagian inti dari sistem ekonoi kerakyatan, sampai saat ini sistem pertanian dan pangan nasional yang banyak melibatkan usaha ekonomi rakyat berskala mikro dan kecil masih merupakan mata rantai terlemah dari sistem pertanian nasional karenma lemahnya keterkaitan pengembangan industri dengan pertanian dan pangan nasional.
Hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian, tingginya jumlah masyarakat pertanian yang miskin dan rendahnya nilai tambah pertanian dan pangan yang dinikmati masyarakat pertanian. Kedepan pengembangan pertanian dan pangan diorentasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Untuk itu program-program pengembangan pertanian dan pangan dikonsentrasikan pada peningkatan produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian khususnya petani kecil, mengetaskan kemiskinan, dan meningkatkan nilai tambah pertanian dan pangan bagi masyarakat pertanian melalui peningkatan hubungan industri antara pertanian, pangan dan sektor-sektor pertanian lainnya.
Arah program pengembangan pertanian dan pangan dilakukan melalui proses pengembangan pertanian dan pangan yang diintegrasikan dengan pengembangan masyarakat, pengem-bangan perdesaan dan wilayah dalam pembangunan nasional secara holistik. Untuk pengembangan pertanian dan pangan akan dihubungkan penuh dengan seluruh sektor dan aktivitas ekonomi pendukungnya, termasuk didalamnya pengairan, sistem perkriditan, penelitian dan pengembangan teknologi dan informasi, serta kelembagaan masyarakat pertanian dan pangan. Sehingga perlu pengejawantahan berbagai sektor dan aktivitas pembangunan ekonomi tersebut dalam kerangka program agrobisnis dan ketahanan pangan, sektor pengairan selama ini telah memberi sumbangan atas pengembangan pertanian, ketahanan pangan dan stabilitas pedesaan akan memperoleh perhatian khusus karena sektor pertanian dan pangan di pedesaan merupakan sektor ekonomi yang berdiri sendiri dan berfungsi multisektoral.
Berdasarkan kajian di atas maka ada alasan yang mendasar mengapa kawasan perdesaan perlu dikembangkan dengan kemasan khusus, ketika kita berbicara masalah perdesaaan tidak dapat dilepaskan dengan masalah pertanian sebab 90% penduduk desa hidupnya tergantung dari sektor pertanian. Isu pokok bangsa Indonesia saat ini adalah kesenjangan sosial, rendahnya mutu sumberdaya manusia dan kerawanan keamanan. Kesenjangan sosial disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin terutama diperdesaan sebagai akibat dari krisis multidimensi yang dimulai sejak Juli 1997. BPS menunjukan pada tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
| No | Tahun | Jumlah Penduduk Miskin ( Juta 0rang ) |
| 1 | 1996 | 22,5 |
| 2 | 1997 | 79,4 |
| 3 | 2000 | 95,8 |
| 4 | 2002 | 47,9 |
Sumber : BPS, 2000
Alasan lain bahwa rendahnya mutu SDM dimana sebagian besar adalah SDM petani dan masyarakat pelaku agribisnis. Kondisi ini didukung data yang menunjukan 80% penduduk Indonesia berada di perdesaan, penduduk perdesaan pada umumnya miskin, ada kesenjangan fasilitas hidup dan kesenjangan ekonomi antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan, adanya sistem sosial dan kultur yang yang menghambat masyarakat perdesaan untuk berkembang, terjadinya dominasi pihak eksternal yang menjadikan masyarakat perdesaan dijadikan obyek pembangunan sehingga berdampak sifat ketergantungan masyarakat cukup tinggi dan sistem perekonomian di perdesaan masih sederhana.
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu propinsi di Indonesia berarti memiliki kesamaan dengan gambaran kondisi di atas sehingga Yogyakarta juga memiliki potret yang hampir sama dengan potret Indonesia secara umum. Pada tahun 2000 potret DIY dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel. 2. Gambaran Potret DIY
| No | K e t e r a n g a n | A n g k a |
| 1 | Jumlah Penduduk ( Juta orang ) | 3120478 |
| 2 | Pertumbuhan Penduduk ( % ) | 0,57 |
| 3 | Pendidikan belum tidak/tamat SD – SLTP (%) | 71,7 |
| 4 | Angka Buta Huruf ( % ) | 13,36 |
| 5 | Lapangan Kerja Sektor Pertanian ( % ) | 43,91 |
| 6 | Penduduk Miskin ( % ) | 26,11 |
| 7 | Penduduk Setengah Pengangguran ( % ) | 35,04 |
| 8 | Keluarga Pra Sejahtera ( % ) | 20,54 |
Sumber : Direktorat Jendral. BSP. 2002
Program pengembangan agribisnis secara nasional bertujuan untuk mengembangkan agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dan kehutanan primer yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian dan nelayan, khususnya petani dan nelayan kecil, memperluas kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan, mengembangkan ekonomi wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program pengembangan agribisnis mempunyai lima sasaran utama yaitu :
1. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan komoditas unggulan tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan.
3. Meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
4. Meningkatnya nilai tambah bagi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan pertanian dan perdesaaan.
5. Terpeliharanya sistem sumberdaya alam dan lingkungan.
Sedang kegiatan pokok yang dicanangkan pemerintah dalam program pengembangan agribisnis ada 31 kegiatan, diantaranya adalah :
1. Pengembangkan komoditas unggulan yang kompetitif di pasar domestik dan internasional serta sentra-sentra pengembangannya.
2. Pemberdayaan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan pemanfaatan informasi pertanian.
3. Mengembangkan peta agribisnis serta peningkatan efisiensi dan konsulidasi agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan metode usaha tani konservasi.
4. Penyedian sarana dan prasarana publik untuk mendukung pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi, termasuk pengembangan sistem jaringan irigasi, rehabilitasi dan konservasi sumber-sumber air dan pasar lokal.
5. Peningkatan akses masyarakat pertanian dan nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, akses terhadap sumber keuangan bank dan non bank, teknologi, informasi dan pasar.
6. Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui diversifikasi produksi tanaman pangan, holtikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
7. Peningkatan efisiensi pemasaran dan pengembangan sistem informasi agrobisnis.
8. Mengembangkan lembaga keuangan perdesaaan.
9. Peningkatan kwalitas pelayanan publik dibidang agrobisnis, termasuk pengembangan lembaga penyedia teknologi, informasi, penyuluhan, investasi, jasa pelayanan lainnya.
10. Penciptakan iklim usaha yang mendorong berkembangnya agribisnis dengan nilai tambah yang dinikmati masyarakat pertanian dan nelayan.
11. Pengembangan sarana dan prasaran pertanian, perikanan, perkebunan termasuk penyediaan pupuk, bibit dan jaringan irigasi.
12. Perbaikan posisi tawar petani/nelayan dalam kegiatan agribisnis dan silvobisnis melalui pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan.
13. Pengembangan areal pertanian baru melalui pengembangan perdesaan, pengembangan wilayah dan mengembangan transmigrasi.
14. Pengembangan agribisnis peternakan yang berbasis sumberdaya lokal.
Menurut Said ( 1997 ) dari 31 sasaran pokok agribisnis perdesaan yang diharapkan menjadi kawasan candradimuka dalam pengembangan agribisnis, impian pemerintah terhadap kebersilan agribinis di perdesaan senantiasa mampu diharapkan menjadi leading sector/ekonomi unggulan. Harapan ini diduga kuat pada masa krisis ekoomi dan moneter sektor agribisnis masih mengalami pertumbuhan positif 0,62%. Demikian halnya dengan DIY yang terdiri 4 kabupaten ( Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo ) dan 1 kota dalam menghadapi permasalahan yang dipaparkan di atas sektor pertanian merupakan salah satu unit yang harus digarap mengingat 43,91% penduduk DIY bekerja disektor pertanian. Secara umum potret petani Indonesia dalam kondisi sebagai berikut :
1. Rendahnya akses petani terhadap informasi pasar.
2. Keterbatasan teknologi dan modal.
3. Sempitnya luas pemilikan tanah dan bergesernya pengunaan lahan pertanian ke non pertanian.
4. Orentasi pembangunan pertanian masih terfokus pada produksi, belum terfokus pada kebutuhan pasar.
5.Rendahnya pendidikan tenaga kerja yang mengantungkan pada pertanian.
6. Belum terjaminya kwalitas produk pertanian.
Berdasarkan informasi di atas maka arah pembangunan ekonomi yang berkait dengan pertanian DIY pada 20003 difokuskan pada pengembangan kawasan pedesaaan berbasis agribisnis. Maka kabupaten Sleman menjadi pilihan wilayah penelitian ini dengan alasan bahwa kabupaten Sleman memiliki daya dukung sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan agribisnis.
Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment